Konferensi Terhadap Isu Rohingya dan Peran Negara-negara ASEAN

Persoalan Rohingya masih hangat dibicarakan secara global. Hari ini, tepatnya pada tanggal 17 September 2012, sebuah konferensi internasional telah diselenggarakan oleh "Perdana Global Peace Foundation" (PGPF), sebuah organisasi yang menyuarakan hak-hak sipil yang berbasis di Malaysia. Acara tersebut merupakan acara yang penting karena isu Rohingya kembali dibahas oleh pihak internasional. Diantara pemimpin-pemimpin organisasi Rohingya, Nurul Islam, Muhammad Yunus, Waqaruddin, Abdul Hamid bin Musa merupakan salah satu kalangan yang hadir. Mereka didampingi oleh beberapa akademisi, perwakilan LSM dari Inggris, Bangladesh, Thailand, Indonesia, Filipina, dan tentu saja Malaysia, serta perwakilan "Human Right Watch" (HRW) dan "Amnesti Internasional" (AI). Semua partisipan ini berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selain itu, ada ratusan hadirin yang juga berkontribusi melalui pertanyaan-pertanyaan dan secara aktif mengikuti acara tersebut hingga pukul enam sore. Konferensi ini diadakan di Islamic Art Centre, berdekatan dengan Mesjid Negara.

Hal ini merupakan peristiwa yang signifikan karena Malaysia sebagai anggota Negara-negara ASEAN yang memiliki investasi langsung di Myanmar. Dengan inisiatif seperti ini, Malaysia memiliki pengaruh terhadap pemerintah Myanmar untuk mengubah ketentuan terhadap Muslim Rohingya. Tentu saja sebagai pendiri Institusi, Dr Mahathir Muhammad, dapat memainkan peran kepemimpinan dalam inisiatif Malaysia dan ASEAN. Merupakan hal yang sangat berarti jika ASEAN dapat berinisiatif untuk menyelesaikan masalah Rohingya karena permasalahan ini telah mendampaki keseluruhan wilayah dalam beberapa atau lebih banyak aspek. Hal ini juga merupakan hal yang sangat masuk akal dan berlogika jika pelaku-pelaku politik kewilayahan dapat terlibat dalam penyelesaian konflik. Poin penting lainnya dari acara yang diselenggarakan di kuala Lumpur ini adalah, Malaysia memiliki kesamaan dengan Myanmar terkait dengan proses kolonialisasi. Bahkan kesamaannya dapat ditemukan dalam Perang Dunia ke-2, proses kemerdekaan dan hubungan antar etnis di masing-masing Negara. Sebagai pembicara kunci, Dr Mahathri Muhammad menekankan pada cerita kesuksesan Malaysia terkait dengan hubungan etnis walaupun ada banyak kesulitan. Meskipun begitu, Myanmar telah gagal untuk merealisasikan hubungan etnis yang harmonis dalam kurun waktu separuh abad.

Bagaimana menemukan solusi untuk isu Rohingya masih dalam proses mengingat Isu Rohingya baru menarik perhatian media internasional sejak bulan Juni yang lalu. Sejak saat itu, di satu sisi, meskipun terjadi beberapa demosntrasi dan kampanye bantuan di Negara-negara muslim, dan penyelenggraan konferensi internasional oleh berbagai Negara di sisi lain, penanganan terhadap isu Rohingya akan menjadi sesuatu yang terlalu optimis. Meskipun begitu, kita tidak bisa mengatakan bahwa kegiatan yang sudah dijalankan tidak memberi harapan bagi kita. Salah satu kesulitan dalam menemukan solusi terhadap isu Rohingya adalah perkembangan inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak di atas dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan kepada Pemerintah Myanmar seperti Jusuf Kalla, Prof. Semua inisiatif ini seharusnya lebih sinkron atau terkoordinasi antara satu dengan yang lain. Alasannya, Regim militer Myanmar sangat profesional dengan apa yang mereka lakukan oleh karena itu, inisiatif inisiatif tunggal tersebut tidak bisa mengikuti metode politik regim.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, Myanmar telah memulai proses reformasi demokrasi, para parlemen tidak terstruktur berdasarkan demokrasi barat dan Perdana Menteri Thein Sein adalah perdana menteri yang ditunjuk oleh regim tentara dan keputusan ini tidak datang dari kalangan Thein Sein sendiri melainkan dari balik layar yang dilakukan oleh militer. Semua ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan keengganan dan perhatian dalam komunitas internasional. Ketika isu Rohingya dikonsumsikan oleh media internasional, setiap kali suara-suara media tersebut meredup, muslim Rohingya akan mengalami lagi penindasan di tangan polisi dan militer Myanmar. Kewajiban sebagian besar partisipan yang berasal dari Negara-negara ASEAN adalah mengobarkan semangat ASEAN sebagai cara untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Beberapa partisipan menyebutkan isu ini dengan kritis. Dapat dipahami mengapa kecendrungan tersebut muncul karena Negara-negara ASEAN telah mengalami proses serupa dalam konteks kewilayahannya masing-masing. Alasan mengedepankan semangat ASEAN yang lain seperti yang dipantau dalam proses acaranya, adalah menimbang hasil sepak terjang yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi Islam internasional yang tampil dengan ketidakstabilan dan cara mereka menghadapi isu Rohingya yang menyebabkan tidak adanya solusi dalam menghadapi pemerintah Myanmar. Beberapa pemateri yang lain juga menyoroti kondisi kehidupan dan hak-hak pengungsi Rohingya di beberapa Negara-negara muslim disamping pendekatan pemerintah Myanmar terhadap isu Rohingya. Pengungsi tersebut meskipun berada di Negara-negara muslim, mereka bekerja dengan gaji yang sedikit dan tidak memiliki akses pendidikan.

Poin umum yang disuarakan oleh seluruh pemateri terkait kapasitas masing-masing adalah bagaimana menyelesaikan isu Rohingya. Secara pendekatan umum, ada argumentasi untuk merevisi hukum kewarganegaraan tahun 1982 yang dibuat oleh rezim militer yang memiliki ayat-ayat berdasarkan standar internasional dan perlakuan mereka terhadap Rohingya yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan merubah hukum kewarganegaraan ini adalah dengan memberikan hak yang sama kepada orang Rohinya sebagaimana yang mereka berikan kepada etnis lain berdasarkan tata nilai masyarakat modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak kewarganegaraan memiliki peran kritis terhadap isu Rohingya. Meskipun begitu, akan menjadi tidak terarah jika kita berpikir ketika hak tersebut terpenuhi semua permasalahan Rohingya akan selesai. Sebagai penggatinya, perwujudan hak kewarganegaraan tersebut akan membuka pintu bagi langkah langkah konkrit dan permanen penyelesaian terhadap kesulitan kesulitan mereka yang lain.

Pada dasarnya, semua dokumen dan argumentasi yang diberikan oleh para pemateri membuktikan bahwa pemerintah Myanmar dan Masyarakat Buddha Burma tidak memiliki argumentasi yang signifikan untuk mendiskriminasi masyarakat Rohinga baik dalam tema sejarah maupun era modern. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyebutkan bahwa ada seorang akademisi Myanmar yang mendukung Muslim Rohingya sejak lama. Namanya Dr Maung Zarni yang juga berasal dari generasi 1988, generasi reformasi sosial dan demonstrasi. Dia berpendapat bahwa untuk menyelesaikan persoalan Rohingya, setiap pihak harus memahami mind-set atau cara berpikir elit militer Myanmar. Ia juga menambahkan penyebab persoalan Rohingya bukanlah masyarakat Rohingya itu sendiri melainkan ideologi nasionalisme ultra Myanmar yang menjajah wilayah Rohingya secara materi dan non-materi. Pada prakteknya, Regim militer telah memnfungsikan orang-orang Budha Rakhine yang tinggal di wilayah Rohingya kapanpun mereka butuhkan. Ini semacam strategi membagi dan memerintah yang dipraktekkan oleh para imperialis pada masa lampau.

Pada akhir konferensi, telah disepakati sebanyak 28 butir solusi yang harus dilakukan untuk Muslim Rohingya. Inilah saatnya untuk merealisasikan setiap butir resolusi tersebut satu per satu melalui kontribusi Negara-negara terkait, LSM dan lembaga-lembaga internasional.